• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

         

Prestasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Beranda

Print

Written by Super User. Posted in Berita

 

Tercatat ada sebanyak 6 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengujian terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mana 6 putusan tersebut MK tidak mengabulkan permohonan pengujian (ditolak) (Putusan MK Nomor 56/PUU-VI-2008, Putusan MK Nomor 26/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2009, Putusan MK Nomor 4/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Putusan MK Nomor 108/PUU-IX/2013). Pengajuan permohonan uji materiil tersebut tidak hanya pasal tunggal, tapi juga bersamaan dengan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan lainnya.


Adapun dalam Pasal 9 UU Pilpres yang dimaksud mengatur bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Dan dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.


MK tidak mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan dalil bahwa ketentuan dalam Pasal 9 UU Pilpres merupakan legal policy (kebijaksanaan hukum) si pembuat undang-undang, atau dengan kata lain bahwa ketentuan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dan ketentuan tersebut dianggap sah menurut konstitusi.Kebijaksanaan hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkuat posisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari sisi dukungan parlemen (20% kursi DPR) ataupun dukungan rakyat (25%) terhadap partai politik yang mengusulkan pasangan calon.Meskipun terdapat kritik atas persentase jomplang (jika hanya ada 2 pasangan calon) tersebut. Seberapa kuat pengaruh Presiden dan Wakil Presiden terhadap 560 anggota DPR (112 pendukung terhadap 448 oposisi atau 20% pendukung terhadap 80% oposisi)? Atau seberapa kuat pengaruh Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik yang memperoleh 25% suara nasional?Sedangkan dari 75% sisanya bisa saja terdapat partai politik yang memperoleh lebih dari 25% namun melakukan koalisi (penggabungan dengan partai politik peserta pemilu lainnya).

 

Print

Written by Super User. Posted in Berita

Print

Written by Super User. Posted in Berita

 

 

Pascasarjana Universitas Balikpapanmenyelenggarakan acara bedah buku : Audit Investigatif, Badan Periksaan Keuangan Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah, merupakan disertasi Direktur Pascasarjana Uniba, Dr. Piatur Pangaribuan, A. Md, SH.,MH untuk meraih gelar doctor di Untag Surabaya. Dr. H. Suhartono, Rektor Uniba dalam sambutannya mengatakan bahwa disertasi itu mendapatkan predikat cumlaude untuk Dr. Piatur. Bedah Buku dilaksanakan di kampus Uniba.

 

Direktur pascasarjanaDr. Piatur Pangaribuan, A. Md, SH.,MH (Pengantar summary) : Filosofi lahirnya buku ini dari persoalan LPG (liquefied Petroleum Gas). Dulu pernah kita dengar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi agar harga elpiji dinaikkan. Selanjutnya Menteri BUMN langsung menaikkan.

Akhirnyanaiklah harga LPG. Jadilah cheos!. Pada waktu itu ibi-ibu, tukang bakso semua mengeluh dan protes. Lalu muncul pertannyaan, sejauh apa sih hebatnya BPK kok bisa merekomendasikan harga elpiji naik tanpa memikirkan dampaknya yang panjang ? Mengapa begitu takut kepada BPK, apa persoalannya?

Bagaimana harus bertindak, ketika menemukan kasus siapa yang bersalah dan siapa harus ditahan ?. Menentukan siapa yang bersalah dan siapa pula yang benar. Dalam kontek buku ini dalam kasus korupsi, maka BPK punya kewenangan pula untuk menghitung atau menentukan kerugian negara. Ini tidak mudah, butuh pemahaman khusus.

Dalam melakukan audit investigative, maka seorang auditor harus menggunakan berbagai macam pendekatan. Dalam buku ini ada beberapa keilmuan yang masuk di antaranya accounting, auditing dan hukum. Ketika menentukan atau menghitung kerugian-kerugian negara, harus menggunakan ketiga bidang ilmu tersebut. Hanya saja mana kedudukan hukum yang lebih lex specialis. APBD masuk dalam kategori administrasi negara, dan ini yang paling penting sehingga ketika penentuan besaran kerugian negara tidak merugikan orang lain.

Bersyukur saya memiliki ilmu accounting. Karena saya lulusan alumni accounting Poltek Samarinda. Saya juga pernah bekerja di bidang auditing. Jadi persoalan auditing bukan hal baru bagi saya. Latar belakang saya sebenarnya accounting. Karena saya mempunyai latar belakang accounting, auditing, akonomi dan hukum maka memperlancar dalam membuat buku ini.

Dalam menentukan kerugian negara ada beberapa aspek. Kalau kita melihat kerugian-kerugian negara melalui accounting. Bisa saja orang accounting mengatakan kok anggaran yang digunakan banyak amat!. Sedangkan masyarakat masih banyak yang membutuhkan. Tetapi karena APBD itu merupakan Undang-Undang, maka tidak bisa hanya menggunakan aspek accounting saja tetapi juga menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi. Jadi multidisipliner!

Pengambilan keputusan dan argumentasinya harus lengkap. Kajian berdasarkan hukum dan semua aspek yang ada di dalamnya ada titik temu, sehingga tidak memberikan argumentasi atas dasar “pokoke”. Saya berharap dalam bedah buku ini silahkan memberikan argumentasi. Saya berani membedah buku ini, karena saya siap untuk dikritisi.

 

 

Print

Written by Super User. Posted in Berita

 "kami berharap bahwa dalam proses Pilkada tidak lagi mengganggu ketenangan para PNS di KALTIM,dan LBH UNiba selalu siap mengawal keputusan Bupat atau walikota yang merigukan PNS"

Majelis hakim pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam sidang Putusan,Kamis (10/4) mengabulkan gugatan Alimudin,mantan Kepala dinas perhubungan Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten PPU yang mengguggat Bupati PPU periode 2009-2013 Andi Harahap sewenang-wenang dalam mutasi PNS,yang menduduki jabatanstruktural di kabupaten itu pada 27 Juni 2013.

Selain itu dalam putusannya,majelsi hakim juga bahwa surat Keputusan Bupati PPU nomor 821/ 130 / SK-BUP /VI 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural.Majelis juga meminta kepada tergugat(Bupati PPUS Andi Harahap ) untuk mencabut keputusan tata usaha yang di terbitkanya berupa SK Bupati PPU Nomor 821/ 130/ SKBUP /VI/2013.

Putusan tersebut di bacakan secara bergantiaan oleh majelis hakim yang terdiri dari MFerry Irawan(Hakim ketua),Andi Fahmi Aziz(Hakim Anggota) dan ATri Joko Sutikno (Hakim Anggota).

Selain mengabulkan gugatan Alimuddin,Majelis hakim PTUN yang di ketahi Andi M Ali Rahman dalam sidang terpisah juga mengabulkan 9 PNS di Kabupaten PPU yang menggugat Bupati PPU Andi Harahapterkait mutasi bermuatan politik pada 27 Juni 2013.Adapun 9 PNS itu antara lain ,Muhtar,Rusmalahati dan Warsidi.

"Kami berharap bahwa dalam proses Pilkada tidak lagi mengganggu ketenangan para PNS di KALTIM ,dan LBH Uniba  selalu siap mengawal keputusan Bupati atau Walikota yang merugikan PNS "Cetus Direktur LBH Uniba ini.

Source :Tribun Kaltim

Print

Written by Super User. Posted in Berita

 

BALIKPAPAN-Magister Hukum Pascasarjana Universitas Balikpapan (Uniba) menggelar pelatihan kajian eksaminasi atau putusan pengadilan yang tidak adil dengan melibatkan peserta

dari praktisi hukum, dosen dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkonsentrasi pada putusan hakim. Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai pembicara Dewan Pakar Komisi Yudisial (KY) Dr Sidharta.
"Pelatihan ini untuk melihat apakah putusan tersebut masih dalam konstruksi berfikirnya yang benar atau tidak, hal tersebut dapat terlihat ketika dalam fakta dan putusan terjadi perbedan," ungkap Direktur Pascasarjana Universitas Balikpapan Dr Piatur Pangaribuan kepada Balikpapan Pos, Jumat (21/3) kemarin.
Dia berharap pasca pelatihan tersebut nantinya peserta dapat mengkritisi ketika ada putusan hakim yang dianggap tidak sesuai untuk melakukan eksaminasi. "Pascasarjana Uniba siap untuk menjadi pilot projek untuk mengawasi putusan-putusan Majelis Hakim di Kaltim," katanya.
Menurutnya, kasus yang berpotensi untuk dieksaminasi seperti kasus gugatan pilkada yang mana sebelumnya Bupati PPU Yusran Aspar memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi akan tetapi pihak penggugat memenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
" Sekarang ini timbul persoalan di MK dimenangkan oleh Bupati terpilih sedangkan yang kalah di MK justru menang di PTUN. Sekarang ada putusan yang berdiri masing-masing ini kan menjadi persoalan hukum ini salah satunya yang menjadi kajian kita," ujarnya.
Menurutnya, selama ini hukumnya yang masuk dalam sistem akan tetapi lembaganya tidak masuk dalam sistem. "Seharusnya kan lembaga juga harus satu sehingga tidak jalan masing-masing. Implikasinya kan putusannya lain justru tidak membawa kemanfaatan hukum,"tandasnya.
Dia menambahkan bahwa pelatihan eksaminasi selanjutnya dapat mengikutsertakan para mahasiswa untuk menambah wawasan selain menimba ilmu di bangku kuliah. “Sifatnya diskusi publik, artinya kedepan diberikan kepada semua mahasiswa,” pungkasnya. (tur)

Dr.Piatur Pangaribuan, SH.,MH

Direktur LBH Dr.Piatur Pangaribuan A.Md.SH.,MH 

Lembaga Bantuan Hukum Universitas Balikpapan (LBH UNIBA) lahir secara de jure tanggal 1 Mei 2013 tetapi secara de facto telah berperan sejak Universitas Balikpapan berdiri pada tahun 1981. LBH Uniba lahir untuk merespon sistem penegakan hukum

Pengunjung

054860
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
21
231
54073
387
1253
54860
Your IP: 50.16.107.222

Berita

Kompetisi Moot Court UNIBA


Read More...

BEDAH BUKU AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP APBD Dr. Piatur Panga...

Pascasarjana Universitas Balikpapanmenyelenggarakan acara bedah buku : Audit Investigatif, Badan Periksaan Keuangan Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah, merupakan disertasi Direktur Pascasarjana Uniba, Dr. Piatur Pangaribuan, A. Md, SH.,MH untuk meraih gelar doctor di Untag Surabaya. Dr. H. Suhartono, Rektor Uniba dalam sambutannya mengatakan...


Read More...

Dialog Pembatalan Sertifikat Pantai Melawai Balikpapan


Read More...
012

Dapatkan Buku Audit Investigatif BPK

 

  

Buku tersedia di Pascasarjana Universitas Balikpapan dan di toko buku

DR.Kadarsah

 

Buku tersedia di Pascasarjana Universitas Balikpapan dan di toko buku